Pemerintah Diminta Beri Insentif dan Kurangi Pajak

Zamroni mengungkapkan, jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 48,27 juta jiwa pada 2023. Penurunan sebesar 18,8 persen atau sekitar 9,06 juta jiwa ini memberikan dampak besar bagi berbagai sektor, khususnya konsumsi dan produksi.

"Karena penurunan kelas menengah berarti juga terbatasnya lapangan pekerjaan dan itu juga bisa dilihat dari dampaknya pada pertumbuhan produksi," katanya dalam agenda Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, seperti dilansir detikcom, Rabu (11/12).

Kemudian, Zamroni juga menyoroti pengelompokan kelas menengah berdasarkan pengeluaran. Bank Dunia mengkategorikan garis kemiskinan pada pengeluaran Rp 877.629 per bulan, sementara BPS menetapkan angka lebih rendah, di bawah Rp 600 ribu.

"Tentu saja pengelompokan ini mempunyai berbagai alasan salah satunya adalah alasan ekonomis tapi juga politis," katanya.

Ditambah lagi adanya beban tambahan yang belakangan ini diterima oleh kelas menengah seperti rencana kenaikan PPN dari 11-12% persen, pemungutan tapera, serta penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Meskipun hal ini belum terjadi.

Kemudian, tidak berhaknya kelas menengah dalam menerima bantuan langsung tunai (BLT), penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, kecuali adanya ketidaktepatan sasaran.

"Tapi di sini kelas menengah tidak bisa menerima BLT. Kelas menengah hanya bisa menerima BLT ketika salah sasaran dan ini terjadi sejak 2019 sampai 2023 ada sekitar 6,7 juta PKH dan KKS yang salah sasaran masuk ke kelas menengah. Ini tentu saja dari sisi niatan awal pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, untuk mengatasi masalah tekanan di pendapatan rendah kurang tepat," katanya.

Ia pun meminta kepada pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan pengelompokan ekonomi, memberikan insentif yang mendukung daya beli kelas menengah, serta mengurangi beban fiskal seperti pajak yang tidak proporsional.

Pasalnya, perekonomian Indonesia pun selama ini didorong oleh tingkat konsumsi masyarakat yang mana kelas menengah menyumbang banyak terhadap tingkat konsumsi Indonesia. 7